Polemik Kedaulatan laut Indonesia

Disini saya akan memberikan analisa berdasarkan berita dari sumber CNN Indonesia. Mengenai Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China.

1. Apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap masuknya kapal dan nelayan asing ?

2. haruskah pemerintah indonesia mengajukan protes terhadap pemerintah tiongkok terkait Perairan Natuna ?

3. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah indonesia baik secara politik, pertahanan, dan masyarakat indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara ?

Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Terdapat 34 Provinsi dan terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Dengan luas laut sekitar :

Luas Daratan = 1.910.931,32 km² (kemendagri, Mei 2010)

Luas Lautan = 3.544.743,9 km² (UNCLOS 1982)

terdiri dari:Luas Laut Teritorial = 284.210,90 km²

Luas Zona Ekonomi Ekslusif = 2.981.211,00 km²

Luas Laut 12 Mil = 279.322,00 km²  (Sumber)

Akan sulit bagi pemerintah khususnya TNI AL untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Apalagi dengan SDM yang kurang baik dari segi personil dan alusista. Jadi untuk terjaganya rasa aman dan nyaman diperlukannya peran serta masyarakat untuk peduli dengan apa yang dimiliki bangsa ini sebagaimana bunyi (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam beberapa kasus yang saya ambil dari berita harian CNN perairan natuna sudah beberapa kali dimasuki kapal dan nelayan asing. Apakah indonesia sangat rentan terhadap bangsa asing ? jawabannya "Iya". Tapi bukan berarti pemerintah tinggal diam. sebagai bukti KRI Imam Bonjol pun memburu kapal-kapal tersebut dan melepas tembakan peringatan. Dari sejumlah tembakan, satu mengenai kapal berbendera China dengan nomor lambung 19038. Dengan tindakan tegas yang dilakukan Menteri Perikanan dan Tentara Nasional Indonesia membuat setidaknya kapal asing ilegal yang masuk ke wilayah indonesia di buat jera. Apalagi kebanyakan kapal tak berizin tersebut masuk ke wilayah natuna bukan hanya melakukan ilegal fishing tetapi juga merusak ekosistem perairan natuna. Kebanyakan dari nelayan yang tertangkap menggunakan peledak atau bom ikan dan juga mengirim barang ilegal seperti narkoba, senjata ilegal dan lainnya. 

Menurut saya, bisa di katakan pantas pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap pemerintah Tiongkok. Karena kapal - kapal ilegal dari negara Tiongkok cukup mengancam ke wilayah natuna. Tapi bukannya terjalin kerja sama yang baik, seakan pemerintah tiongkok seperti tidak merasa bersalah atau tepatnya merasa apa yang di lakukan warga negaranya tidak menyalahi hukum yang berlaku. Seperti yang saya kutip dari berita harian CNN 

"China melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia atas aksi penembakan terhadap kapal nelayan China di perairan Natuna. Negeri Tirai Bambu, meski mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, menyebut insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang-tindih."

Terlihat jelas bahwa negara Tiongkok menginginkan potensi yang dimiliki natuna, dengan menyebut "insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang-tindih.". Maka dari itu Jenderal Moeldoko, Panglima TNI kala itu, mengumumkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya di Natuna.”

Dalam tulisannya yang dimuat 28 April 2014 di The Wall Street Journal, Moeldoko mengatakan “TNI perlu mempersiapkan pesawat tempurnya untuk menghadapi potensi meningkatnya ketegangan di Natuna yang merupakan salah satu jalur perairan utama di dunia.”